BPN mengurusi apa saja?

Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan institusi pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab mengelola segala urusan pertanahan. Tugas pokok BPN meliputi:

1. Perumusan Kebijakan Pertanahan
BPN bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah di seluruh Indonesia.

2. Pendaftaran Hak Milik Tanah
Fungsi utama BPN adalah melakukan pendaftaran hak milik tanah. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanah. Dengan mendaftarkan hak milik tanah, pemilik akan memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.

3. Pemetaan dan Pengukuran Tanah
BPN juga bertugas melakukan pemetaan dan pengukuran tanah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui batas-batas dan luas tanah. Hasil pemetaan dan pengukuran tanah menjadi dasar dalam pembuatan peta tanah dan sertifikat tanah.

4. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Tanah
BPN berwenang mengawasi dan mengendalikan pengelolaan tanah di seluruh Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

5. Penyelesaian Sengketa Tanah
BPN berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui jalur mediasi atau jalur pengadilan. BPN memfasilitasi proses mediasi dan memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat.

6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
BPN juga bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah. Kesadaran ini penting untuk mendorong masyarakat mendaftarkan hak milik tanah mereka dan mencegah terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.